Pemerintah Diminta Bentuk Satgas Rehab Rekon...

Pemerintah Diminta Bentuk Satgas Rehab Rekon: Jangan Biarkan Pemulihan Berjalan Setengah Hati

Kabar Binjai – Pemerintah Diminta Bentuk Satgas bukan sekadar membangun kembali rumah yang runtuh atau memperbaiki jalan yang rusak. Lebih dari itu, rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) adalah proses panjang untuk mengembalikan martabat, rasa aman, dan masa depan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, desakan kepada pemerintah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi semakin relevan dan mendesak.

Tanpa koordinasi yang kuat, pemulihan pascabencana berisiko berjalan lambat, tumpang tindih, bahkan berujung pada pemborosan anggaran dan kekecewaan publik.

Urgensi Satgas Rehab Rekon

Dalam banyak kasus bencana di Indonesia, persoalan utama bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi lemahnya tata kelola dan koordinasi antarinstansi. Program pemulihan sering kali tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tanpa satu komando yang jelas. Akibatnya, masyarakat korban bencana harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kepastian.

Pembentukan Satgas Rehab Rekon dipandang sebagai solusi strategis untuk:

Menyatukan komando dan kebijakan pemulihan

Mempercepat proses pengambilan keputusan

Memastikan bantuan tepat sasaran

Mengawasi penggunaan anggaran secara transparan

Satgas ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pengendali arah pemulihan jangka pendek dan jangka panjang.

Belajar dari Pengalaman Masa Lalu

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana, mulai dari tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, hingga bencana di Palu dan Lombok. pemulihan yang terorganisasi dengan baik menghasilkan dampak yang jauh lebih berkelanjutan.

Ketika pemerintah membentuk badan atau satgas khusus dengan kewenangan jelas, proses rehab rekon cenderung lebih cepat dan terukur.

Rehab Rekon Bukan Sekadar Bangunan Fisik

Sering kali, fokus pemulihan hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur fisik: rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Padahal, rehab rekon sejatinya mencakup aspek yang jauh lebih luas, seperti:

Pemulihan ekonomi masyarakat

Dukungan psikososial bagi korban

Pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan

Penataan ulang wilayah agar lebih tahan bencana

Tanpa Satgas yang memiliki perspektif menyeluruh, program pemulihan berisiko terjebak pada pendekatan tambal sulam dan jangka pendek.

Pemerintah Diminta Bentuk Satgas Peran Satgas dalam Menjamin Keadilan Sosial

Salah satu persoalan krusial pascabencana adalah ketimpangan dalam distribusi bantuan. Kondisi ini memicu kecemburuan sosial dan memperparah trauma masyarakat.

Melakukan pendataan korban secara akurat

Menjamin distribusi bantuan yang adil dan transparan

Membuka ruang pengaduan publik

Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan

Satgas yang bekerja secara terbuka akan membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.

Sinergi Pusat dan Daerah Harus Diperkuat

Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa berjalan efektif tanpa sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memahami kondisi lapangan, sementara pemerintah pusat memiliki sumber daya dan kewenangan anggaran yang lebih besar.